Pasal 43

(1) Pemberi Bantuan dapat hadir mendampingi Penerima Bantuan dalam kegiatan Penanganan Perkara Hukum Pidana. (2) Kegiatan Penanganan Perkara Hukum Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mendampingi Penerima Bantuan dalam permintaan klarifikasi, penyelidikan, dan/atau penyidikan; b. memantau/memonitor Penerima Bantuan dalam tahapan persidangan; dan

c. membuat laporan dalam setiap tahapan pendampingan hukum untuk disampaikan kepada pemberi tugas dan/atau pimpinan. (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pemberian pemahaman hukum kepada Penerima Bantuan terkait dengan: a. hak dan kewajiban yang bersangkutan dalam setiap tahapan pemberian keterangan atau pelaporan/pengaduan; b. ketentuan hukum acara pidana; c. delik pidana yang dikenakan; dan d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.