Pasal 30

(1) Penyusunan kajian/telaah hukum untuk penanganan Perkara Perdata dilakukan oleh Biro setelah menerima permohonan yang disampaikan oleh Sekretariat Unit Eselon I atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Dalam hal permohonan dari satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, selain penyusunan kajian/telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro juga menyusun surat kuasa. (3) Surat kuasa yang diterima Biro dari Sekretariat Unit Eselon I atau yang disusun oleh Biro sekurang- kurangnya memuat: a. pemberi kuasa yaitu Penerima Bantuan; b. penerima kuasa terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, CPNS, dan/atau PPPK; c. kewenangan yang diberikan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk:

1. menghadap ke kantor pengadilan dan/atau kantor terkait lainnya;

2. mengajukan permohonan;

3. menandatangani surat;

4. menghadiri sidang pengadilan;

5. melakukan mediasi/persetujuan/perdamaian;

6. menerima/mengajukan gugatan;

7. menerima/mengajukan jawaban;

8. menerima/mengajukan gugatan rekonvensi;

9. menerima/mengajukan replik;

10. menerima/mengajukan duplik;

11. menerima dan mengajukan alat bukti;

12. menghadiri pemeriksaan setempat;

13. menghadirkan saksi/ahli;

14. mengajukan kesimpulan;

15. menerima salinan putusan;

16. mengajukan/mencabut permohonan Banding;

17. menerima/mengajukan Memori Banding dan/atau Kontra Memori Banding;

18. mengajukan/mencabut permohonan Kasasi;

19. menerima/mengajukan Memori Kasasi dan/atau Kontra Memori Kasasi;

20. mengajukan/mencabut permohonan Peninjauan Kembali;

21. menerima/mengajukan Memori Peninjauan Kembali dan/atau Kontra Memori Peninjauan Kembali;

22. melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

23. mengajukan permohonan eksekusi;

24. menghadiri teguran (aanmaning); dan/atau 25) menghadiri pelaksanaan eksekusi. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemberi kuasa dan para penerima kuasa.