Pasal 29

(1) Penerima Bantuan yang sedang menghadapi Perkara Hukum dapat berkedudukan sebagai calon penggugat dan/atau tergugat. (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan bantuan harus menyampaikan permohonan kepada Sekretariat Unit Eselon I atau Biro untuk satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Penerima Bantuan yang berkedudukan sebagai calon penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kajian/telaah hukum dari Biro dan/atau Sekretariat Unit Eselon I. (4) Permohonan bantuan Penanganan Perkara Hukum yang diterima oleh Sekretariat Unit Eselon I, ditindaklanjuti dengan pembuatan kajian/telaah hukum dan/atau surat kuasa untuk kemudian disampaikan kepada Biro dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.