Pasal 48

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan oleh: a. perusahaan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan alat kesehatan tersebut; b. pimpinan fasilitas kesehatan tempat alat kesehatan berada; dan/atau c. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Pemusnahan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.