Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENHUT Berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-45-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.10/MENHUT-II/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Pasal 8

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah- langkah sebagai berikut :

  1. Terhadap Kerugian Negara yang meliputi kekurangan uang, surat berharga, dan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat pada saat diketahui adanya kejadian atau peristiwa dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
  2. Khusus untuk Barang Milik Negara (BMN), tim Ad Hoc sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (4) menilai/menaksir serta MENETAPKAN besaran nilai kerugian negara, dengan Tatacara Penilaian Besaran Kerugian Negara Terhadap Barang Milik Negara sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4.

  1. Kendaraan berumur sampai dengan 4 Tahun. Tatacara Penilaiannya : HP+HS - { (HP+HS) X Umur X 10 % } 2 2 2) Kendaraan yang berumur di atas 4 Tahun sampai dengan 7 Tahun. Tatacara Penilaiannya : Nilai Kendaraan = Harga Pembelian X 40 % 3) Kendaraan yang berumur di atas 7 Tahun Tatacara Penilaiannya : Nilai Kendaraan = Harga Pembelian X 20 % b. Barang Milik Negara (BMN) selain kendaraan roda 2 dan roda 4.
  2. BMN berumur 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun, Tatacara Penilaiannya : Nilai BMN = HP – ( HP X Umur X 30 %) 2) BMN berumur di atas 3 sampai 5 Tahun, tatacara Penilaiannya : Nilai BMN = Harga Pembelian X 20 % 3) BMN berumur di atas 5 Tahun, Tatacara Penilaiannya : Nilai BMN = Harga Pembelian X 10 % Keterangan : HP : Harga Pembelian. HS : Harga SAMSAT yaitu harga yang ditetapkan oleh SAMSAT untuk kendaraan yang bersangkutan (yang ditetapkan pada tahun kendaraan hilang) Umur : Selisih antara tahun pembuatan/tahun pembelian dengan Tahun Kendaraan/BMN pada saat hilang. % : Nilai Penyusutan.

  1. Meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Satuan Kerja di daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara;

  2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

  3. Menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara itu dilakukan;

  4. Menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian yang diderita oleh negara;

  5. Membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut : a. Peristiwa terjadinya kerugian negara; b. Nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/tersangka yang terlibat (khusus untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara); c. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing- masing pelaku yang terlibat (kemungkinan ada tanggungjawab renteng); d. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab; e. Jumlah kerugian negara yang pasti; f. Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian negara.

  6. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pemberi tugas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada : a. Badan Pemeriksa Keuangan RI; b. Menteri C.q. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Pejabat Eselon I yang terkait; e. Kepala Biro Keuangan; f. Kepala Biro Kepegawaian; dan g. Kepala Biro Umum, (untuk barang milik negara). Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

  7. Membuat/mengisi/menjawab Daftar Pertanyaan tentang kerugian negara. Format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

  8. Terhadap penaksiran kerugian Barang Milik Negara yang sudah dilaksanakan oleh TIM Ad Hoc tetap sah dan berlaku, selanjutnya di proses sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut- II/2013 dan peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

  9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

(1) Syarat Pembuatan SKTJM meliputi : a. dibuat dengan sadar tanpa paksa. b. memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian negara tersebut dengan angsuran. c. memuat batas waktu angsuran atas kerugian negara tersebut yaitu tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) bulan. d. memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab pegawai bersangkutan. e. memuat besarnya kerugian negara yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan atau nilainya sama dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Harga yang diterbitkan oleh Tim Ad Hoc dengan format berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A. f. dibuat minimal rangkap 4 (empat) dan harus dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. g. memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pegawai yang bersangkutan, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban hypotik Bank maupun dalam keadaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan/dihadapan Notaris. h. Dalam hal SKTJM memuat jaminan berupa tanah harus disertai sertifikat tanah asli, sebagai hak pemilikan dan diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja, disertai Surat Kuasa dari pemilikan tanah untuk menjual tanah dan Surat Kuasa tersebut dibubuhi materai yang cukup. Nilai tanah ditentukan oleh panitia yang jumlah anggotanya gasal dan terdiri dari instansi yang berwenang dengan membuat Berita Acara. www.djpp.kemenkumham.go.id

i. Jaminan berupa barang berharga nilainya ditentukan oleh panitia, yang besarnya minimal sama dengan kerugian negaranya dan Jaminan untuk barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. j. Jaminan barang berupa sertifikat tanah yang asli, barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja di tempat yang aman, antara lain Brandkas, Bank dan sebagainya. k. Besarnya nilai jaminan berupa harta kekayaan baik tanah maupun barang berharga lainnya, minimal sama dengan besarnya kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM. (2) SKTJM yang telah ditandatangani, disampaikan dengan ketentuan: a.Lembar pertama, Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kerugian Negara terjadi; b.Lembar kedua, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; c.Lembar ketiga, Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan d.Lembar keempat, TPKN. Format SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN. www.djpp.kemenkumham.go.id