Pasal 3

(1) Piutang Negara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dinyatakan macet, sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Terhadap piutang negara yang macet, Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) kepada penanggung hutang. (3) Penagihan dan peringatan tertulis (somasi) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.