Pasal 515
Pemegang PB-PJL Karbon dilarang: a. menjadikan areal usaha dan sumber daya di dalamnya sebagai hak kepemilikan atau penguasaan; b. mengalihkan PB-PJL Karbon kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PJL Karbon sebagai jaminan atau agunan; d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJL Karbon; e. melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang tidak sesuai dengan RP-PJL Karbon; dan f. memperdagangkan stok karbon yang telah ada yang bukan dari hasil kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pemegang PB-PJL Karbon.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2026
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
RAJA JULI ANTONI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
