Pasal 514
Pemegang PB-PJL Karbon wajib:
a.
menyelenggarakan PJL Karbon dengan menerapkan
kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam
hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL
dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistem;
b.
menyusun dan mencatatkan DRAM atau DPP dengan
ketentuan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
memperoleh PB-PJL Karbon;
c.
membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJL Karbon
atau retribusi Pungutan PB-PJL Karbon sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
membayar iuran tahun kedua dan seterusnya yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
bidang PNBP sektor kehutanan;
e.
melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan
kawasan dan potensinya di dalam areal usaha PJL
Karbon dan bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi,
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
di sekitar areal usaha PJL Karbon;
f.
memelihara aset negara bagi pemegang perizinan
berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik
negara;
g.
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi
dan pemberdayaan masyarakat;
h.
membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan PB-
PJL
Karbon
kepada
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan;
i.
menyusun dan menyampaikan RP-PJL Karbon setiap
5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya, dengan
ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
rencana 5 (lima) tahunan sebelumnya berakhir;
j.
menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan
tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari
RP-PJL Karbon;
k.
menyampaikan data spasial dan/atau non spasial
terkait kegiatan PJL Karbon;
l.
menyampaikan salinan laporan hasil validasi DRAM
atau DPP oleh lembaga validasi independen;
m.
menyampaikan salinan laporan hasil verifikasi Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim oleh lembaga verifikasi
independen;
n.
menyampaikan
laporan
transaksi
perdagangan
karbon yang telah disahkan oleh kepala UPT, kepala
UPTD kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak transaksi dilakukan;
o.
memiliki pas masuk TN, TWA, TB, dan Tahura
termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional
yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai
dengan kewenangan;
p.
memelihara tanda batas yang telah dipasang di
lapangan;
q.
memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat
maupun daerah pada saat melakukan pengawasan,
pembinaan dan evaluasi; dan
r.
mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Menteri
untuk penerbitan unit karbon sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 515 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
