Pasal 40
(1)
Gubernur dapat melakukan Perdagangan Karbon luar
negeri.
(2)
Dalam hal perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membutuhkan Otorisasi dan Corresponding
Adjustment, gubernur mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan
Otorisasi dan Corresponding Adjustment.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan dokumen kerja sama Perdagangan
Karbon melalui Offset Emisi GRK.
(4)
Ketentuan
tata
cara
permohonan,
penilaian,
dan
penerbitan Otorisasi dan Corresponding Adjustmet bagi
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap
tata
cara
permohonan,
penilaian,
dan
penerbitan Otorisasi dan Corresponding Adjustment bagi
gubernur.
