Pasal 39
(1)
Gubernur harus menyampaikan permohonan kepada
Menteri untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan SPE
GRK dan/atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
pencatatan DRAM dan/atau DPP; dan
b.
rekomendasi penerbitan Unit Karbon SPE GRK
dan/atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK.
(3)
Ketentuan permohonan tata cara bagi Pelaku Usaha
dalam:
a.
pencatatan DRAM, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12;
b.
pencatatan DPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21;
c.
rekomendasi penerbitan Unit Karbon SPE GRK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai
dengan Pasal 19; dan
d.
persetujuan penerbitan non SPE GRK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22,
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
pencatatan DRAM dan/atau DPP, dan rekomendasi
penerbitan Unit Karbon SPE GRK dan/atau persetujuan
penerbitan non SPE GRK bagi gubernur.
