Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2025 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan. 4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap. 7. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi pengembangan karier.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan pada jam masuk dan/atau pulang kerja.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
14. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan Pegawai ASN dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan pemerintahan berbasis elektronik.
15. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Besaran Tunjangan Kinerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 2
(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.

(3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
(1) Pegawai dengan status calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang didudukinya. (2) Pegawai yang pada saat status calon PNS menduduki jabatan fungsional, kemudian diangkat sebagai PNS namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

Pasal 4
(1) Pemberian Tunjangan Kinerja juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri, selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk: a. Menteri, sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian; dan b. Wakil Menteri, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri.

Paragraf 2 Pengecualian Pemberian Tunjangan Kinerja

Pasal 5
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian: a. yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung sejak bulan berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan dari PPK. (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan oleh PPK.

Paragraf 3 Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja pada Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 6
(1) Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. atau Plh. diberikan tambahan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan: a. untuk Plt., ditugaskan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan; atau b. untuk Plh., ditugaskan dalam jangka waktu paling sedikit 1(satu) bulan. (2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

Pasal 7
(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. setingkat dengan pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya. (2) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (3) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Paragraf 4 Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dalam Tugas Belajar

Pasal 8
(1) Pegawai yang sedang dalam penugasan mengikuti Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan: a. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program D-1 (diploma satu), D-II (diploma dua), dan D-III (diploma tiga), diberikan Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 4;

b. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program D-IV (diploma empat) atau S-1 (strata satu) diberikan Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 5;
c. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program S-2 (strata dua), diberikan Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 6; dan
d. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program S-3 (strata tiga), diberikan Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 7. (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian; dan b. Tugas Belajar dengan pembiayaan sponsor. (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan: a. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program D-III (diploma tiga), D-II (diploma dua), dan D-I (diploma satu) diberikan: 1. sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a; dan 2. untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam masa perpanjangan Tugas Belajar; dan
b. bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar untuk program S-3 (strata tiga), S-2 (strata dua), S-1 (strata satu), dan D-IV (diploma empat) diberikan: 1. sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 2. untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam masa perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 10
(1) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah habis masa Tugas Belajar dan/atau setelah masa habis masa perpanjangan Tugas Belajar, serta tidak mengajukan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah melewati masa perpanjangan Tugas Belajar dan dilanjutkan dengan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang bersangkutan terhitung sejak bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditempatkan kembali di unit kerjanya sampai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Pegawai dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen). (4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan dikembalikan secara bertahap menjadi 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin tidak menyelesaikan Tugas Belajar diterbitkan. (5) Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komponen Tunjangan Kinerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 11
Komponen Tunjangan Kinerja meliputi: a. capaian Kinerja; dan b. disiplin kehadiran.

Paragraf 2 Capaian Kinerja

Pasal 12
(1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian SKP periode triwulan penilaian. (2) Nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat predikat Kinerja. (3) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sangat baik;
b. baik;
c. butuh perbaikan;
d. kurang; dan
e. sangat kurang.

Paragraf 3 Disiplin Kehadiran

Pasal 13
(1) Disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b harus memenuhi ketentuan: a. hari kerja; dan b. jam kerja. (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

(4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. jam masuk kerja pada: 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan 2. hari Jum’at, dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat; dan b. jam istirahat pada: 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan 2. hari Jumat, dimulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 14
(1) Hari kerja dan jam masuk kerja pada unit kerja Kementerian yang tugasnya bersifat khusus ditetapkan oleh pimpinan unit kerja Eselon I setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal. (2) Hari kerja dan jam masuk kerja untuk Pegawai yang menjalani pendidikan, pelatihan, dan/atau Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian atau sponsor disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan/atau Tugas Belajar.

Pasal 15
Pemberlakuan hari kerja dan jam kerja dapat diubah jika terdapat kebijakan Presiden terkait: a. bulan Ramadhan; b. hari libur nasional; c. Cuti bersama yang bersifat nasional; dan d. kebijakan lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16
(1) Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) secara Fleksibilitas Kerja. (2) Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fleksibel secara waktu; dan/atau b. fleksibel secara lokasi. (3) Pegawai yang dapat melaksanakan Fleksibilitas Kerja secara waktu dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
a. tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin; dan/atau
b. bukan Pegawai baru. (4) Pegawai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan calon PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas 1 (satu) tahun

terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai. (5) Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 17
Fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Fleksibilitas Kerja secara sif; dan/atau
b. Fleksibilitas Kerja secara dinamis.

Pasal 18
Fleksibilitas Kerja secara sif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat diberikan pada Pegawai di unit kerja yang melaksanakan: a. tugas kedinasan lebih dari dari 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari; dan/atau
b. tugas kedinasan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 19
(1) Dalam pelaksanaan Fleksibilitas Kerja secara dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Pegawai diberikan toleransi kedatangan paling lama 60 (enam puluh) menit dari jam masuk kerja. (2) Perhitungan pemberian waktu toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan selisih waktu presensi kedatangan. (3) Perhitungan waktu toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu kedatangan (4) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk Kerja dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai yang bersangkutan harus mengganti waktu kepulangan sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan kedatangan pada hari yang sama. (5) Penggantian waktu keterlambatan diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

Pasal 20
(1) Fleksibel secara lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas:
a. di kantor selain lokasi yang menjadi penempatan kerja Pegawai; b. di rumah atau tempat tinggal Pegawai; atau c. di lokasi lain sesuai dengan kebutuhan Kementerian. (2) Kantor selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. kantor utama, kantor vertikal, kantor unit pelaksana teknis, atau kantor lainnya pada instansi pusat; atau
b. kantor utama, kantor unit pelaksana teknis daerah, kantor penghubung yang dimiliki oleh pemerintah daerah, atau kantor lainnya pada instansi daerah.

Pasal 21
(1) Fleksibel secara lokasi diberikan paling banyak 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. Pegawai yang karakteristik tugasnya harus melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor; atau
b. Pegawai dengan keadaan khusus yang meliputi penyandang disabilitas atau Pegawai yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. (3) Pegawai dalam proses pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 22
(1) Pemenuhan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan: a. Daftar Hadir; dan b. laporan harian Pegawai. (2) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja. (3) Pengisian Daftar Hadir dan laporan harian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi perekaman kehadiran.

Pasal 23
(1) Perekaman kehadiran mulai bekerja dilakukan paling cepat pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. (2) Perekaman kehadiran dihitung mulai pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. (3) Perekaman kehadiran selesai bekerja dilakukan paling cepat pukul 12.01 waktu setempat sampai dengan
pukul 23.59 waktu setempat.
(4) Dalam hal Pegawai bekerja kurang dari waktu jam kerja Pegawai, dihitung sebagai kekurangan jam kerja.

Pasal 24
(1) Perekaman kehadiran dapat dilakukan secara manual, jika:
a. perangkat dan sistem perekaman kehadiran mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem perekaman kehadiran;
c. terjadi dalam keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan/atau
d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem perekaman kehadiran. (2) Format perekaman kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Besaran Pemotongan Tunjangan Kinerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 25
(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. dihitung berdasarkan nilai capaian SKP periode triwulan penilaian; dan b. paling besar 75% (tujuh puluh lima persen). (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b, dilakukan dengan ketentuan: a. dihitung berdasarkan hari kerja dan jam kerja yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan b. paling besar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2 Pemotongan berdasarkan Capaian Kinerja

Pasal 26
(1) Pemotongan berdasarkan nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan ketentuan jika capaian Kinerja Pegawai berpredikat: a. cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen);
b. kurang, dipotong 15% (lima belas persen); dan
c. sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen). (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada periode triwulan berikutnya.

Paragraf 3 Pemotongan berdasarkan Disiplin Kehadiran

Pasal 27
(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang tidak memenuhi disiplin kehadiran, meliputi: a. tidak membuat laporan harian Pegawai; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya; c. tidak mengisi daftar hadir; dan/atau d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang: a. tidak membuat laporan harian Pegawai, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen);
b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dikenakan sebesar 50% (lima puuh persen); c. tidak mengisi daftar hadir, dikenakan sebesar 100% (seratus persen); dan/atau

d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan sebesar 100% (seratus persen), dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian: a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen);
c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang didasarkan atas penetapan Sekretaris Jenderal, keterlambatan/ ketidakhadiran tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran disiplin kehadiran.

Pasal 28
(1) Dalam hal Pegawai sedang melaksanakan perjalanan dinas, Daftar Hadir Pegawai dibuktikan dengan surat tugas dan rekaman presensi kehadiran. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, dikecualikan pengenaan pemotongan.

Pasal 29
Tata cara penghitungan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan
Pasal 28 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang Sedang Cuti

Pasal 30
(1) Selain dikenakan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemotongan Tunjangan Kinerja juga dikenakan kepada Pegawai yang sedang menjalani:
a. Cuti besar, bagi PNS, kecuali untuk menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji atau kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali;

b. Cuti melahirkan atau gugur kandungan untuk anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan; dan c. Cuti karena alasan penting, bagi PNS, terhitung pada hari keenam.
(2) Pengecualian pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk hari di luar pelaksanaan ibadah tersebut berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam formulir Cuti.

Pasal 31
(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dikenakan dengan ketentuan:
a. Cuti hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh), dipotong 1,65% (satu koma enam lima persen) per hari kerja; b. Cuti hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke 60 (enam puluh), dipotong 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja; dan
c. Cuti hari ke 61 (enam puluh satu) sampai dengan ke 90 (sembilan puluh), dipotong 3% (tiga persen) per hari kerja, dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan Cuti melahirkan atau gugur kandungan untuk anak keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dikenakan 1% (satu persen) dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, lebih dari 5 (lima) hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari persentase pemotongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf b.

Pasal 32
(1) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf a, pengecualian pemotongan juga diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan:
a. Cuti tahunan; dan b. Cuti sakit. (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Paragraf 5 Tunjangan Kinerja Terhadap Pegawai Sedang Mengajukan Banding Administratif

Pasal 33
(1) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
(2) Selain dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali, tetap berlaku ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan: a. putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengenai pembatalan keputusan PPK; dan
b. keputusan PPK mengenai pengaktifan kembali Pegawai dalam jabatan,
kekurangan Tunjangan Kinerja akibat pemotongan dibayarkan kepada Pegawai.

Paragraf 6
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia

Pasal 34
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB III
PENCATATAN, PEMBAYARAN, DAN PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 35
(1) Pencatatan rekapitulasi laporan harian Pegawai, kehadiran, dan Cuti dilakukan setiap bulan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat manajerial atau fungsional yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II dan unit kerja eselon III. (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi laporan harian Pegawai, Daftar Hadir, dan Cuti kepada pimpinan unit kerja untuk ditetapkan. (4) Rekapitulasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 36
Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan bagi Pegawai pada Kementerian, penyesuaian Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 85), sepanjang menyangkut bidang kehutanan; dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

RAJA JULI ANTONI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

NO. KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. 17 Rp33.240.000,00 2. 16 Rp27.577.500,00 3. 15 Rp19.280.000,00 4. 14 Rp17.064.000,00 5. 13 Rp10.936.000,00 6. 12 Rp9.896.000,00 7. 11 Rp8.757.600,00 8. 10 Rp5.979.200,00 9. 9 Rp5.079.200,00 10. 8 Rp4.595.150,00 11. 7 Rp3.915.950,00 12. 6 Rp3.510.400,00 13. 5 Rp3.134.250,00 14. 4 Rp2.985.000,00 15. 3 Rp2.898.000,00 16. 2 Rp2.708.250,00 17. 1 Rp2.531.250,00

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

         ttd. 

RAJA JULI ANTONI 

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

FORMAT PEREKAMAN KEHADIRAN SECARA MANUAL

Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja :

No. Hari/Tanggal
Nama Kegiatan
(Rencana Hasil Kerja) Kegiatan Harian Paraf Atasan Langsung No Jam Uraian Kegiatan Output (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Mengetahui,
Pejabat Penilai Kinerja

................................... NIP. .............., ...............20.... PNS yang bersangkutan

......................................... NIP.

Keterangan Kolom: 1) Nomor Kegiatan SKP Tahunan 2) Hari/Tanggal kegiatan dilaksanakan 3) Kegiatan Dalam SKP Tahunan 4) Nomor Kegiatan Harian 5) Waktu pelaksanaan kegiatan harian 6) Kegiatan harian yang dilaksanakan 7) Hasil kegiatan harian 8) Paraf/Persetujuan atasan langsung

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

         ttd. 

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

A. Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan predikat Kinerja dilakukan dengan ketentuan: 1. dihitung berdasarkan nilai capaian SKP periode triwulan penilaian; dan 2. paling besar 75% (tujuh puluh lima persen).

Contoh: Pegawai X dengan Kelas Jabatan 10 dalam waktu 1 (satu) bulan diberikan besaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp5.979.200,00 diperoleh dari: a. 75% dari predikat Kinerja sebesar Rp4.484.400,00; b. 25% dari disiplin kehadiran sebesar Rp1.494.800,00, dengan ketentuan Pegawai X berpredikat Kinerja baik atau sangat baik, dan kehadiran 100%

B. Pemotongan berdasarkan nilai capaian SKP, jika capaian Kinerja Pegawai berpredikat: 1. cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen);
2. kurang, dipotong 15% (lima belas persen); dan
3. sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen). Pemotongan diperhitungkan pada periode triwulan berikutnya

Contoh: Pegawai X Kelas Jabatan 10 dengan: a. dalam penilaian triwulan memperoleh predikat Kinerja cukup atau butuh perbaikan dengan kehadiran 100% (Rp4.035.960,00);
b. kehadiran 100% (25% x Rp5.979.200,00 = Rp1.494.800,00)

Besaran Tunjangan Kinerja sebagai berikut: = a + b = Rp4.035.960,00 + Rp1.494.800,00 = Rp5.530.760,00

C. Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang tidak memenuhi disiplin kehadiran, meliputi: 1. tidak membuat laporan harian Pegawai; 2. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya; 3. tidak mengisi daftar hadir; dan/atau 4. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang: 1. tidak membuat laporan harian Pegawai, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen);
2. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen);
3. tidak mengisi daftar hadir, dikenakan sebesar 100% (seratus persen); 4. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan sebesar 100% (seratus persen), dari persentase 25% (dua puluh lima persen).

Pemotongan Tunjangan Kinerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan rincian: 1. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 1% (satu persen);
3. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
4. terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Contoh: Pegawai X Kelas Jabatan 10 dalam waktu 1 bulan (20 hari kerja) dengan: a. predikat Kinerja cukup (Rp4.035.960),
b. tidak membuat laporan Kinerja selama 2 (dua) hari (Rp5.979.200,00 x 50%) x 25% x 2/20 = Rp74.740,00),
c. terlambat masuk kerja selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) bulan (Rp5.979.200,00 x 50%) x 25% x 1% = Rp7.474,00),

Besaran Tunjangan Kinerja sebagai berikut: = a - b - c = Rp4.035.960 - Rp74.740,00 - Rp7.474,00 = Rp3.953.746,00

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

       ttd. 

RAJA JULI ANTONI