Pasal 24

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum mengajukan permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian baru kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan menyertakan: a. surat permohonan penetapan lintas pelayanan; b. salinan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapiaan umum; c. dokumen analisis yang memuat:

1. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
2. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
3. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
4. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/ stasiun; dan 5) ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.