Pasal 6

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada Lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.