Pasal 38

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan transportasi pada suatu daerah membutuhkan ketersediaan kapasitas angkut, persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan pada lintas komersil dapat diberikan persetujuan pengoperasian sementara lebih dari 1 (satu) lintas. (2) Dalam menjamin keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada saat docking, dapat diberikan persetujuan pengoperasian kapal pengganti.

www.peraturan.go.id 2019, No.502 6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: