Pasal 70

(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a meliputi:

a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama Perusahaan;
4. nomor induk berusaha;
5. nama pimpinan Perusahaan;
6. alamat Perusahaan;
7. masa berlaku izin; dan
8. jumlah kendaraan yang diizinkan; dan b. lampiran surat keputusan izin berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
9. nomor surat keputusan;
10. nama dan domisili Perusahaan;
11. nomor kartu pengawasan;
12. tanda nomor kendaraan bermotor;
13. merek Kendaraan;
14. tahun pembuatan;
15. daya angkut orang;
16. asal, tujuan, dan lintasan Trayek;
17. kode Trayek yang dilayani;
18. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
19. nomor uji berkala kendaraan bermotor; dan c. lampiran surat keputusan berupa jadwal perjalanan paling sedikit memuat:
20. nomor surat keputusan;
21. nama dan domisili Perusahaan Angkutan Umum;
22. jumlah kendaraan;
23. jumlah ritase;
24. kode Trayek yang dilayani;
25. lintasan Trayek yang dilayani;
26. Terminal asal;
27. Terminal tujuan;
28. Terminal persinggahan; dan
29. waktu tiba dan waktu berangkat. (2) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b paling sedikit

memuat: a. nomor kartu; b. nomor induk kendaraan; c. nama perusahaan; d. masa berlaku kartu pengawasan; e. kode Trayek; f. asal, lintasan, dan tujuan; g. tanda nomor kendaraan bermotor; h. nomor rangka kendaraan bermotor; i. nomor uji kendaraan bermotor; j. daya angkut orang; dan k. daya angkut bagasi. (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.