Peraturan Menteri Nomor pm136 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

(1) Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan. (2) Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentuk proses kegiatan yang dilaksanakan untuk mengolah bahan-bahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, serta tugas dan fungsi.

(1) Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berjumlah 6 (enam) unit kerja, sebagai berikut : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Direktorat Sarana Perhubungan Darat; c. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat; d. Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat; e. Direktorat Angkutan dan Multimoda; dan f. Direktorat Pembinaan Keselamatan. (2) Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan penyusunan formasi, analisis beban kerja, pengangkatan ke dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan rencana kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, sasaran kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penilaian prestasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

(1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan

uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku, masing-masing pimpinan unit kerja harus telah menyampaikan daftar usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional/pelaksana kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai yang memangku jabatan fungsional/pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Penyusunan Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang dimaksud.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Statistisi Muda Arsiparis Madya Dokter Umum Madya Penyusun laporan keuangan Bendahara Pengelola Administrasi Keuangan Pengemudi Penerjemah Pertama Pranata Humas Pertama Radiografer Penyelia Pengkaji Berita Media Massa Pengelola Gedung dan Elektrikal KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI KASUBAG BARANG MILIK NEGARA KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KASUBAG PELAKSANA ANGGARAN Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Penelaah Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian e yusu a a o as da Sos a sas e atu a Perundang-Undangan Pengadministrasi Umum Jabatan Arsiparis Pelaksana Pengelola Administrasi Perkantoran Pengelola Administrasi dan Pelaporan Pengelola Tata Usaha Sekretaris Pengadministrasi Umum Pengelola Anggaran Belanja Pegawai KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM DAN KERJASAMA Arsiparis Pertama Arsiparis Penyelia Arsiparis Pelaksana Lanjutan Jabatan Pranata Komputer Penyelia Jabatan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pengelola data dan informasi Transportasi Darat Pengelola Laporan Bidang Transportasi Darat Operator website Pengumpul data dan bahan informasi SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEPALA SUBBAGIAN RENCANA DAN EVALUASI KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Pranata Komputer Penyelia Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Pelaksana Penelaah manajemen sistem Teknologi informasi perhubungan darat Pengelola sistem informasi Pengelola database dan Informasi penyusun program pembangunan pinjaman/hibah luar negeri Penganalisa Anggaran Penyusun Anggaran operator komputer pengadministrasi umum penyusun rencana Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Jabatan KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN Pengelola data dan laporan kinerja operator komputer pengadministrasi umum KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM Jabatan Penyusun program dan rencana kerja Analis Kebijakan Transportasi Analis Kepegawaian Pelaksana Analis Perencanaan Evaluator pelaksana Anggaran Penyusun bahan evaluasi penyusun bahan evaluasi sarana prasarana Analis Organisasi dan Tata Laksana Penganalisa Kebutuhan Diklat Penyusun Bahan Pelanggaran Disiplin Penyusun Data Kepegawaian Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Dokter Umum Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Pranata Humas Madya Pranata Komputer Pelaksana KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEARSIPAN Jabatan Analis Kepegawaian Pertama Analis Kepegawaian Penyelia Penyiap Bahan Bantuan Hukum KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Pranata Humas Muda Analis data dan Informasi jaringan prasarana dan pelayanan Penerjemah Madya Penerjemah Muda Perencana Pertama Statistisi Pertama Perencana Muda KEPALA BAGIAN KEUANGAN Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama Dokter Gigi Pertama Jabatan Jabatan KEPALA SUBBAGIAN UMUM Penyusun Revisi Anggaran dan Laporan PNBP Jabatan Dokter Umum Pertama Perawat Penyelia Pranata Humas Penyelia Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Penyusun Daya Serap dan Kegiatan Strategis Penata Usaha Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Perawat Gigi Penyelia Pranata Humas Pelaksana Jabatan Penyusun Laporan Barang Milik Negara Pengelola Penghapusan Verifikator administrasi keuangan A. PETA JABATAN Pemroses Data Laporan Pengelola Serah Terima Pengelola Keuangan dan BMN Pengadministrasi Barang Milik Negara Jabatan Jabatan Statistisi Madya Perencana Madya Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Penyusun Barang Inventaris Pengelola Urusan Kerumahtanggaan Asisten Perawat Gigi Pengadministrasi Umum Koordinator Pengamanan Dalam Fotografer Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Penyusun Bahan Program Kerjasama Teknik Luar Negeri Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Jabatan Analis laporan hasil audit dan sanggahan/ pengaduan masyarakat Arsiparis Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Analis Kepegawian Madya Analis Kepegawian Muda LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

A. PETA JABATAN Penyusun Program Uji Type Pengadministrasian Umum Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Bahan Sertifikasi Pemroses Sertifikasi Kompetensi PKB Penyusunan Bahan Kebijakan Perawatan Sarana Angkutan SDP Jabatan Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Perawatan Sarana Angkutan SDP Penyusun Bahan Anev Kinerja Perawatan Sarana Angkutan SDP Penyusunan Laporan Registrasi Sarana dan Pengawakan Angkutan SDP Pengelola Data Sarana Angkutan SDP Pengevaluasi Teknis Kendaraan Bermotor dan Rancang Bangun Pengadministrasi Umum Jabatan Pengadministrasian Umum Pengolah Bahan Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Penganalisis Bahan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Pengadministrasi Umum Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia Kepala Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Kepala Sub Bagian Tata Usaha Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Jabatan DIREKTUR SARANA PERHUBUNGAN DARAT Jabatan Pengelola Data Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP Kepala Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerima PNBP Kepala Sub Direktorat Teknologi Sarana Angkutan Penyusun Bahan Kebijakan Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP Penyusun Bahan Anev Kinerja Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP Pengelola Keuangan/Anggaran Penata Laporan SAI dan BMN Penyusun Data Kepegawaian Penyusun Barang Inventaris Sekretaris Pengelola Administrasi Tata Usaha Petugas Umum dan Rumah Tangga Kepala Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kepala Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kepala Seksi Fasilitas Pengujian Kepala Seksi Sertifikasi Kendaraan Kepala Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kepala Seksi Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Kepala Seksi Sertifikasi Penguji Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan Penyusunan Bahan Akreditasi Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadministrasian Umum Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Bahan Sertifikasi Penganalisis Bahan Pengesahan Sertifikasi Registrasi Uji Type Jabatan Jabatan Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal Penyusun Data dan Pelaporan Jabatan Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Rancang & Bangun Sarana ASDP Surveyor Rancang Bangun Kapal Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis Penyusun Sistem Informasi SDP Pengelola Dokumen Kapal Penyusun bahan harmonisasi dan standarisasi teknologi kendaraan Penelaah Tek. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Penelaah Teknologi Kendaraan Bermotor Penganalisis dan pengevaluasi perkembangan Teknologi Pengujian Pengolah Bahan Rancang Bangun dan Rekayasa Teknologi sarana Pengadministrasian Umum Kepala Seksi Teknologi Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA

Pengelola Pengadaan Brg/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Brg/Jasa Muda Statistisi Madya Statistisi Muda Penyusun Bahan Kebijakan Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana Pelayanan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pelabuhan SDP Pengadministrasi Umum Jabatan Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana Pelayanan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana dan Program Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Pengadministrasi Umum Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana dan Program Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Pengadministrasi Umum Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pelabuhan SDP Pengadministrasi Umum Penyusun Bahan Kebijakan Jabatan Statistisi Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana dan Program Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Jabatan Stastistisi Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana dan Program Pengelola Sistem Informasi Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Kepala Seksi Pengawasan Rancang Bangun Unit Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Kepala Seksi Terminal Barang Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Jabatan Jabatan Penyusun Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan SDP Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Jabatan Jabatan Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan Kepala Sub Direktorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kepala Seksi Terminal Penumpang Kepala Seksi Pengawasan Fasilitas Unit Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kepala Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau Jabatan Kepala Sub Direktorat Pelabuhan Sungai dan Danau Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Analis Kepegawaian Penyelia Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadministrasi Umum A. PETA JABATAN DIREKTUR PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan SDP Penyusun Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan SDP Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan SDP Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Kepala Sub Direktorat Pelabuhan Penyeberangan Kepala Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Penyelia Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Bendahara Pengelola Keuangan Penata Laporan SAI dan BMN Penyusun Data Kepegawaian Sekretaris LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Analis Kepegawaian Penyelia Arsiparis Penyelia Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Penyusun Data Kepegawaian Bendahara Pengelola Keuangan/Anggaran Penata Laporan SAI dan BMN Sekretaris Operator Komputer Petugas TU dan Rumah Tangga Pengadministrasi Umum KEPALA SEKSI EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Penyusun Bahan Kebijakan Analis Kepegawaian Pelaksana Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan KEPALA SUBDIREKTORAT LALU LINTAS SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Surveyor Alur dan Perambuan SDP Pengadministrasi Umum Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda KEPALA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SUBDIREKTORAT PERLENGKAPAN JALAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN AHLI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KEPALA SEKSI PENGAWASAN USAHA PERLENGKAPAN JALAN KEPALA SEKSI ALUR DAN PERAMBUAN Pengelola Data dan Informasi Pengadministrasi Umum KASUBAG TATA USAHA DIREKTUR LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT Jabatan Perencana Lalu Lintas (Traffic Planer) Penyusun Bahan Kebijakan Penganalisis Teknis Survey Lalu Lintas Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Analis Kebutuhan Perlengkapan jalan Penelaah Kinerja Perlengkapan Jalan Pengadministrasi Umum Penyusun Bahan Kebijakan Jabatan Penelaah Analisis Dampak Lalu Lintas Pengadministrasi Umum Jabatan Perekayasa Lalu Lintas (Traffic Engineer) Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Pengelola Teknologi Informasi Penyusun Bahan Kebijakan Manajemen Lalu Lintas S Jabatan Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Manajemen Lalu Lintas SDP Penelaah Lalu Lintas SDP Inspektur Sungai Danau Penelaah Alur dan Perambuan SDP Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Penyusun Bahan Kebijakan Jabatan Penyusun Analisa dan Evaluasi Pengelola Data Alur dan Perambuan SDP Penvusun Bahan Pelaporan dan Evaluasi Jabatan A. PETA JABATAN Pengadministrasi Umum Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Alur dan Perambuan DI LINGKUNGAN DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN Pengelola Data dan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMORPM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pengadministrasi Umum A. PETA JABATAN DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA Penyusun Bahan Kebijakan Penelaah Permohonan Izin Angkutan Pemroses Data Perizinan Angkutan Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Pengevaluasi Perijinan dan Pelayanan Angkutan Umum Penyusun dan Pengevaluasi Tarif Angkutan Penumpang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Jabatan KEKUATAN PEGAWAI Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana Program dan Evaluasi KASUBAG TATA USAHA Arsiparis Penyelia Analis Kepegawaian Penyelia Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Lanjutan Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN MULTIMODA KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN ORANG KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN BARANG KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN TEKNIS ANGKUTAN MULTIMODA KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEPALA SEKSI PENGAWASAN TEKNIS ANGKUTAN BARANG KEPALA SEKSI PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Pengevaluasi Perijinan dan Pelayanan Angkutan Umum Jabatan Pengevaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pengadministrasi Umum KEPALA SEKSI TARIF DAN KEPERINTISAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN BARANG KEPALA SEKSI PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pengadministrasi Umum KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK Jabatan Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Penyusun dan Pengevaluasi Tarif Angkutan Penumpang Penelaah Kinerja Keperintisan Penyusun dan Pengevaluasi Tarif Angkutan Penumpang Penyusun Bahan Kebijakan Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Pengevaluasi Perijinan dan Pelayanan Angkutan Umum Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Pengevaluasi Pelaporan dan Monitoring Badan Usaha Angkutan Pengelola Administrasi Perizinan Angkutan Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Rencana Program dan Evaluasi Pengevaluasi Perijinan dan Pelayanan Angkutan Umum Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pengadministrasi Umum Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA Pengemudi Penyusun Data Kepegawaian Penyusun Daftar Gaji Pegawai Penata Laporan SAI dan BMN Pengelola Keuangan/Anggaran Bendahara Sekretaris Operator Komputer Petugas TU dan Rumah Tangga Pengadministrasi Umum Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN Jabatan Penerjemah Pertama Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Bahan Promosi Keselamatan Transpo Pengadministrasi Umum Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Pengadministrasi Umum Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Pengadministrasi Umum KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KESELAMATAN Pemroses Sanksi Administratif Pengadministrasi Umum KEPALA SEKSI KEMITRAAN KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Penelaah pelaksanaan Inspeksi keselamatan LLAJSDP Pengadministrasi Umum KEPALA SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN KESELAMATAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN OPERASIONAL Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Penelaah pelaksanaan audit keselamatan LLAJSDP Pengadministrasi Umum Operator Peralatan Pengawasan LLAJ Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan/Anggaran Penata Laporan SAI dan BMN Pengadministrasi Umum Penyusun Bahan Kebijakan Penyusun Data Kepegawaian Sekretaris Petugas TU dan Rumah Tangga KASUBAG TATA USAHA Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Analis Kepegawaian Penyelia Arsiparis Penyelia Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Penerjemah Madya Jabatan KEPALA SEKSI PROMOSI KEPALA SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KEPALA SUBDIREKTORAT AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN KEPALA SEKSI AUDIT KESELAMATAN Penerjemah Muda Pranata Humas Madya Pranata Humas Muda Penyusun Laporan dan Evaluasi Bimbingan Teknis PPNS A. PETA JABATAN KEPALA SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN DIREKTUR PEMBINAAN KESELAMATAN Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pengevaluasi Kinerja PPNS Bidang LLAJ Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan KEPALA SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KESELAMATAN Arsiparis Pelaksana Lanjutan KEKUATAN PEGAWAI Penyusun Bahan Kebijakan Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Penyusun Database Pelanggaran LLAJ Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan Operator Radio Komunikasi Pranata Humas Pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI Jabatan Pranata Humas Penyelia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Jabatan Penelaah Pelaksanaan Kemitraan Keselamatan Pengadministrasi Umum Pranata Humas Pertama LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT