Pasal 8

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi: a. akta perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM; b. bukti setor dan penyertaan modal; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak; d. keterangan domisili perusahaan; e. memilliki izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi 4.000.000 $ (empat juta Dolar Amerika), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal investasi harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; f. tanda daftar perusahaan dari Kementerian

Perdagangan; g. keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham; h. izin memperkerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan i. tenaga ahli WNI (Warga Negara INDONESIA), minimum D III di bidang pelayaran/maritim/ penerbangan/transportasi/IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan/sertifikasi kompetensi di bidang logistik. (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus penanaman modal asing memiliki persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi: a. memiliki dan/atau mengusai kantor; dan b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi. (3) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (joint venture) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA