Pasal 7

(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: