Peraturan Menteri Nomor pm11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 7
(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada: a. Menteri; b. gubernur; c. bupati; atau d. walikota. (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Menteri, gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (4) Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Direktur Jenderal, untuk seluruh jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. (5) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan
yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini meliputi: a. penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas; c. pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; c. kegiatan dalam Penanganan Dampak Lalu lintas.
- Lampiran II yang semula tertulis Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA diubah menjadi Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA