Pasal 10

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa biaya pokok Angkutan Barang Perintis terdiri atas:

a. biaya langsung, meliputi:

1. penyusutan kendaraan produktif dan bunga modal kendaraan produktif dalam hal kendaraan disediakan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
2. awak kendaraan, berupa: a) gaji/upah; b) tunjangan kerja operasi; dan c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas;
3. bahan bakar minyak bersubsidi;
4. ban;
5. perawatan kendaraan berkala;
6. suku cadang dan bodi;
7. biaya bongkar muat dan pelabelan barang;
8. pemeliharaan sistem pemosisi global;
9. retribusi;
10. pajak kendaraan;
11. uji berkala; dan
12. asuransi, meliputi: a) asuransi kendaraan; dan b) asuransi muatan barang; dan b. biaya tidak langsung, meliputi:
13. biaya pegawai selain awak kendaraan berupa: a) gaji/upah; b) tunjangan kerja operasi; dan c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas; dan
14. biaya pengelolaan, meliputi: a) penyusutan bangunan kantor; b) penyusutan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel; c) penyusutan inventaris/alat kantor; d) administrasi kantor; e) pemeliharaan kantor;

f) pemeliharaan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel; g) listrik dan air; h) telepon dan jaringan komunikasi elektronik; i) perjalanan dinas untuk tenaga mekanik dan tenaga operasional; j) pajak perusahaan; k) surat izin usaha jasa pengurusan transportasi; dan l) publikasi. (2) Dalam hal bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak tersedia, kendaraan bermotor Angkutan Barang Perintis dapat menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.