Pasal 4

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan terhadap: a. kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik INDONESIA, meliputi:

1. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial; dan
4. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian; b. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; c. kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. kendaraan pemadam kebakaran; e. kendaraan ambulans; f. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning; g. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik; h. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas; i. kendaraan untuk kepentingan tertentu, meliputi:
5. kendaraan Bank INDONESIA;
6. kendaraan bank lainnya; dan
7. kendaraan untuk pengisian anjungan tunai mandiri. dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan j. kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas Jalan nasional Ciawi-Puncak nomor 074 dan ruas Jalan nasional Puncak-batas Kota Cianjur nomor
8. (2) Kendaraan warga yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang sah.