Pasal 6

(1) Penetapan kebijakan yang berada pada Menteri dalam bentuk: a. Peraturan Menteri Perhubungan; b. Keputusan Menteri Perhubungan; dan c. Instruksi Menteri Perhubungan. (2) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dapat MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan yang bersifat teknis operasional dari Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai bidangnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Sekretaris Jenderal dapat menandatangani Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas nama Menteri.