Pasal 5

(1) Bentuk Peraturan Perundang-undangandi Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: a. Peraturan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri; b. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatanganioleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:

1. Peraturan InspekturJenderal;
2. Peraturan Direktur Jenderal;dan
3. Peraturan Kepala Badan. (2) Selain bentuk Peraturan perundang-undangandi Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi juga dalam bentuk: a. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri; b. Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri; c. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri; d. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:
4. Keputusan Sekretaris Jenderal;
5. Keputusan Inspektur Jenderal;
6. Keputusan Direktur Jenderal ;dan
7. Keputusan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:

1. InstruksiSekretarisJenderal;
2. InstruksiInspekturJenderal;
3. InstruksiDirekturJenderal;dan
4. InstruksiKepala Badan. f. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I meliputi:
5. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
6. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
7. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Badan.