Pasal 50

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat diberikan: a. secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; atau b. terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.