Pasal 3

(1) Kewajiban pelayanan publik angkutan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan kapal perintis milik negara.

(2) Penggunaan kapal perintis milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.