Pasal 55

(1) Untuk melakukan pengadaan VTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Distrik Navigasi atau instansi pemerintah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan persyaratan: a. aspek administrasi:

1. surat permohonan mengenai rencana pendirian dan pengoperasian VTS; dan
2. daftar tenaga operator yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat IALA Model Course V-103/1 for VTS Operator; dan b. aspek teknis:
3. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
4. gambar rencana instalasi; dan
5. spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang;
6. menggunakan frekuensi radio yang diperuntukkan Dinas Bergerak Pelayaran pada alokasi band very high frequency (VHF); dan
7. menggunakan kelas emisi pancaran J3E dan G3E untuk teleponi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan penyelenggaraan VTS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Persetujuan penyelenggaraan VTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.