Pasal 79

(1) Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga luar negeri yang dilakukan dengan Pesawat Udara Sipil Asing wajib mendapatkan Izin Terbang (flight clearance), yang terdiri atas: a. izin diplomatik (diplomatic clearance) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang luar negeri; b. izin keamanan (security clearance) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan; dan c. Persetujuan Terbang (flight approval) dari Menteri. (2) Persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan setelah mendapat izin diplomatik (diplomatic clearance) dan izin keamanan (security clearance). (3) Penerbitan Persetujuan Terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal. (4) Pemberian Persetujuan Terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan serta alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) Bandar Udara.