Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan sertifikat standar Angkutan Udara Bukan Niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha INDONESIA dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, harus memenuhi: a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya; c. surat keterangan dari penyelenggara Bandar Udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan (training area) bagi pemohon Angkutan Udara Bukan Niaga (khusus untuk flying school); dan d. Rencana Kegiatan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:

1. jenis dan jumlah Pesawat Udara yang akan dioperasikan;
2. rencana base atau penempatan Pesawat Udara dan daerah kegiatan operasi; dan
3. sumber daya manusia yang terdiri atas manajemen, teknisi dan personel Pesawat Udara. (2) Untuk mendapatkan sertifikat standar Angkutan Udara Bukan Niaga yang digunakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, harus memenuhi Rencana Kegiatan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat: a. jenis dan jumlah Pesawat Udara yang akan dioperasikan; b. rencana base atau penempatan Pesawat Udara dan daerah kegiatan operasi; dan c. sumber daya manusia yang terdiri atas manajemen, teknisi dan personel Pesawat Udara. (3) Jenis dan jumlah Pesawat Udara yang akan dioperasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. jenis dan jumlah Pesawat Udara yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan; b. tujuan penggunaan Pesawat Udara yang dikaitkan dengan kegiatan atau usahanya; dan c. cara perolehan Pesawat Udara. (4) Rencana base atau penempatan Pesawat Udara dan daerah kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dan ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. rencana area kegiatan operasi penerbangan (operation base); b. rencana penempatan Pesawat Udara; dan c. cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan inti usahanya. (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dan ayat (2) huruf c paling sedikit memuat tahapan pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan. (6) Kerangka acuan penyusunan Rencana Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.