Pasal 19

(1) Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. izin usaha kegiatan pokok; b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; dan c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: