Pasal 5
BAB 2 — PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK/PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
(1) Dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut (Public Service Obligation/PSO) untuk penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal membuat perjanjian kerja dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional INDONESIA. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional INDONESIA. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit: a. para pihak yang melakukan perjanjian; b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas; c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d. nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat pembayaran; e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan g. penyelesaian perselisihan.