Pasal 8

(1) Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan TNI dilaksanakan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. (2) Penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. doktrin; b. pendidikan; dan c. pelatihan. (3) Penerapan Hukum Humaniter dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam: a. Operasi Militer Perang (OMP); dan b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang meliputi:

1. operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. operasi mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. operasi mengatasi aksi terrorisme; dan
4. melaksanakan tugas perdamaian dunia. (4) Penerapan Hukum HAM dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam: a. Operasi Militer Perang (OMP); dan b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id