PERMENHAN
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN...
Pasal 22
BAB 5 — KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Pertanggungjawaban Tuntutan Perbendaharaan Khusus atau ex-officio merupakan suatu pertanggungjawaban (SPJ/Wabku) dari seorang Bendaharawan atau Pekas yang dibuat pejabat yang ditunjuk, sebagai akibat Bendaharawan atau Pekas yang bersangkutan: a. lalai melaksanakan tugas kewajiban; b. meninggal dunia; c. melarikan diri; dan d. berada dibawah pengampuan (curatele).
(2) Pejabat Ex-Officio pembuat/penyusun pertanggungjawaban tersebut, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Panglima/Ka Kotama.