Pasal 21

(1) Proses Pelaksanaan: a. Langkah Pertama:

1. segera setelah surat keputusan pembebanan ganti rugi diterima dari BPK, Menteri Pertahanan melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut: a) menerbitkan surat kepada Ka Unit Organisasi untuk melaksanakan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada pelaku melalui saluran berjenjang Unit Organisasi - Kotama - Satker; dan b) mengirimkan dokumen surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada pelaku melalui saluran berjenjang Unit Organisasi-Kotama-Satker.
2. Ka Unit Organisasi memerintahkan kepada Panglima/Ka Kotama untuk menerbitkan surat perintah pembentukan tim pelaksana kepada Ka Satker dengan tembusan kepada: a) Menteri Pertahanan; b) Ka Unit Organisasi; dan c) Pelaku. b. Langkah Kedua:
3. Tim pelaksana yang dibentuk Panglima/Ka Kotama melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
4. Laporan Tim Pelaksana disampaikan kepada: a) Panglima/Ka Kotama; dan b) Ka Satker. c. Langkah Ketiga:
5. secara berjenjang Ka Satker, Panglima/Ka Kotama, Ka Unit Organisasi melaporkan pelaksanaan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada Menteri Pertahanan; dan
6. Menteri Pertahanan melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada Ketua BPK.

(2) Tim Pelaksana: a. komposisi tim.

1. tim pelaksana yang dibentuk Panglima/Ka Kotama terdiri dari para pejabat Kotama/Satker dari unsur inspektorat, personel, materiil, hukum, dan keamanan;
2. apabila diperlukan, anggota tim pelaksana dapat diperkuat oleh para pejabat unsur dari instansi luar Kemhan/TNI; dan
3. Ketua Tim dijabat oleh pejabat/unsur dari Inspektorat. b. tugas dan kewajiban:
4. melakukan penelitian dan penaksiran harga barang yang dilelang;
5. menyetorkan hasil lelang kepada Pekas yang ditunjuk setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi lelang dan biaya pemeliharaan/perawatan barang yang dilelang;
6. menentukan/MENETAPKAN kelanjutan atau dihentikannya pelaksanaan pemotongan gaji pelaku setelah diperhitungkan dengan jumlah potongan gaji dan hasil bersih pelelangan dengan jumlah pembebanan hutang tuntutan perbenda- haraan; dan
7. melaporkan hasil pelelangan kepada: a) Panglima/Ka Kotama; dan b) Ka Satker.