Pasal 25

(1) Untuk impor senjata api standar militer dan amunisi sesuai dengan kuota yang diizinkan oleh Menteri, pembongkaran dan pendistribusian harus disertai dengan dokumen yang sah dan diawasi/disaksikan serta dikawal oleh petugas TNI. (2) Untuk ekspor senjata api standar militer dan amunisi sesuai dengan yang diizinkan oleh Menteri, pemuatan harus disertai dokumen yang sah dan diawasi/disaksikan serta dikawal oleh petugas TNI. (3) Untuk pemilik maupun pengguna senjata api standar militer dan amunisi harus dibatasi, baik jumlah instansi Pemerintah, pejabat instansi Pemerintah, maupun perorangan yang diberi izin oleh Menteri, serta dilengkapi rekomendasi dari Mabes TNI.