Pasal 51

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dibentuk oleh Menteri. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS, mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan lembar jawaban komputer, penetapan pengumuman hasil ujian, proses penetapan nomor induk pegawai, dan penempatan pegawai; b. menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS berlangsung secara objektif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya; dan c. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Menteri. (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan terhadap: a. rencana pelaksanaan seleksi; b. seleksi, meliputi kegiatan; c. penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi; d. penetapan nomor induk pegawai, meliputi kegiatan mengawasi/memantau penyampaian nota persetujuan penetapan nomor induk pegawai kepada Menteri; e. pengangkatan CPNS meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS dan penyerahannya kepada yang bersangkutan; dan f. informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS.