Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2009 tentang PEMBINAAN PENGHAPUSAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang

mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik. 2. Penghapusan adalah tindakan menghapus materiil dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab adiministrasi dan fisik atas materiil yang berada dalam penguasaannya. 3. Pembinaan penghapusan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan materiil yang telah berubah kondisi/keadaannya dan/atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menurut peraturan yang berlaku. 4. Materiil adalah semua barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara. 6. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alut Sista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara. 7. Barang Bergerak (BB) adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan . 8. Barang Tidak Bergerak (BTB) adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut perundang- undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Barang Tidak Bergerak. 9. Panitia penghapusan adalah personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bertugas melaksanakan proses penghapusan barang di satuannya, sekaligus sebagai panitia pelelangan.

10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, yang dijabat oleh Menteri Keuangan.
11. Pengguna Barang di lingkungan Dephan dan TNI adalah Menteri yang memiliki kewenangan penggunaan Barang Milik Negara, yang dijabat oleh Menteri Pertahanan.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Panglima TNI dan Sekjen Dephan yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik INDONESIA.
14. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA.
15. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaran pembinaan penghapusan materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban penghapusan materiil. (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab serta ketentuan penutup.

(1) Pembinaan Penghapusan Materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a. manfaat, yaitu hasil pembinaan penghapusan materiil harus bermanfaat bagi upaya ketertiban dalam penyelenggaraan penghapusan materiil ; b. efektif, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus dapat menjamin kemudahan pelaksanaan pembinaan materiil;

c. berlanjut, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus selalu ditinjau kembali dan/atau dengan sistem umpan balik; d. keterpaduan, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus didukung dengan data administrasi dan fisik yang lengkap; e. rasional, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus logis serta diatur secara cermat dan tepat dengan mempertimbang kan nilai manfaat dan ekonomis; dan f. pengamanan, yaitu kegiatan pembinaan penghapusan materiil harus memperhatikan aspek-aspek kerahasiaan dan keamanan. (2) Pembinaan Penghapusan materiil dilaksanakan dengan menganut prinsip- prinsip sebagai berikut : a. harus dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik; b. setiap materiil harus ada pembinanya; c. harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara; d. harus selaras dengan kebutuhan operasional, pembinaan keuangan, pembinaan personel; dan e. harus mempedomani ketentuan, asas, prinsip dan etika penghapusan.

(1) Pembinaan penghapusan materiil bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban penyelenggaraan penghapusan materiil dan kesiapan data materiil guna mendukung tugas pokok organisasi dalam kurun waktu tertentu. (2) Sasaran pembinaan penghapusan materiil : a. terselenggaranya sistem penghapusan materiil dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan materiil pertahanan; dan

b. terselenggaranya penghapusan materiil dari daftar barang (inventaris) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang guna mendukung pelaksanaan tugas suatu organisasi.

(1) Sistem pembinaan penghapusan materiil merupakan sistem dari pembinaan materiil . (2) Sistem pembinaan penghapusan materiil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. berorientasi pada tugas pokok organisasi; b. mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan negara; c. bermanfaat bagi proses pembinaan fungsi berikutnya; dan d. sesuai asas dan prinsip pembinaan penghapusan.

Fungsi pembinaan penghapusan materiil adalah sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh fungsi logistik di lingkungan Dephan dan TNI; b. meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan materiil yang telah berubah keadaannya dan/atau tidak memenuhi syarat lagi dari pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan c. berpedoman pada standar kondisi materiil di lingkungan Dephan dan

TNI.

Penyelenggaraan penghapusan materiil didasarkan pada aspek : a. organisasi;

b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan pengendalian

Penyelenggaraan penghapusan materiil pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur sebagai berikut : a. diwadahi dalam suatu organisasi yang bersifat kepanitiaan; b. beranggotakan dari unsur Pengamanan, Logistik, Pembina fungsi dan Pemakai Barang; dan c. berlaku pada tingkat UO Dephan, UO Mabes TNI, UO Angkatan dan Komando Utama.

Penyelenggaraan penghapusan materiil pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur sebagai berikut : a. penghapusan harus bersifat bottom up system; dan b. memenuhi persyaratan administrasi, fisik, teknis dan ekonomis;

Penyelenggaraan penghapusan materiil pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh panitia penghapusan dimana jumlah panitia penghapusannya tergantung dari jenis barang yang akan dihapus; dan b. melaksanakan tahapan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan penghapusan materiil pada aspek pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diatur sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh institusi pengawasan pengendalian; dan b. pimpinan satuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penghapusan.

Penyelenggaraan penghapusan materiil dilaksanakan secara selektif dengan persyaratan sebagai berikut :

a. barang bergerak (BB);

1. persyaratan teknis : a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi dan sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi akibat modernisasi dan perkembangan tugas; c) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; d) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; dan e) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
3. barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman; dan
4. dihadapkan pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk dilaksanakan penghapusan, kecuali untuk keperluan Litbang dan latihan. b. barang tidak bergerak (BTB)
5. barang dalam kondisi rusak berat;
6. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
7. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
8. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; dan
9. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

(1) Penghapusan materiil dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal materiil dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :

a. penyerahan materiil kepada Pengelola Barang ; b. pengalihan status penggunaan materiil selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain; c. pemindahtanganan materiil selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain; d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG; e. pemusnahan; dan f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak. (2) Penghapusan dilakukan berdasarkan surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang . (3) Penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun : a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; dan b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a; sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. (4) Penghapusan kendaraan bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan dari fungsi teknis terkait.

(1) Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan serta alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun, dihancurkan, ditenggelamkan dalam laut atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghapusan karena penyerahan materiil kepada Pengelola Barang dilakukan melalui tahap : a. pengguna barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan materiil sesuai tata cara penetapan status penggunaan materiil; b. berdasarkan keputusan penetapan penyerahan materiil dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan materiil dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan penyerahan materiil ditandatangani; c. tembusan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang ; dan d. berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan materiil dimaksud kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima materiil. (2) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan materiil kepada Pengguna Barang lain, dilakukan melalui tahap : a. berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan materiil dari Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan materiil dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang ditandatangani; b. tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang; dan

c. berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan materiil kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima materiil. (3) Penghapusan karena pemindahtanganan materiil, dilakukan melalui tahap: a. berdasarkan persetujuan pemindahtanganan materiil dari Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan materiil ditandatangani; b. berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus materiil tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan materiil kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang sebagaimana tersebut dalam huruf a; c. pemindahtanganan materiil tersebut dalam huruf b harus dituangkan dalam berita acara serah terima materiil; d. tembusan keputusan penghapusan materiil dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak serah terima; dan e. atas dasar dokumen tersebut dalam huruf d, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan materiil apabila materiil tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. (4) Penghapusan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang mengharuskan dilakukan pemusnahan, dilakukan melalui tahap : a. persiapan :

1. pejabat yang mengurus dan menyimpan materiil menyampaikan usul penghapusan materiil yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut :

a) alasan penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan yang didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang mengurus materiil dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan b) data materiil yang diusulkan untuk dihapuskan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan (untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas materiil yang dimaksud. 2. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut penghapusan berupa pemusnahan; dan 3. Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola barang dengan tindak lanjut pemusnahan. b. pelaksanaan :

1. berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan materiil paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan ditandatangani;
2. berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus materiil dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas materiil yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;
3. tembusan keputusan penghapusan materiil dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemusnahan; dan
4. atas dasar dokumen tersebut dalam butir 3, Pengelola Barang menghapuskan materiil dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan materiil apabila materiil tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. (5) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau

penghapusan untuk menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG, dilakukan melalui tahap : a. persiapan :

1. pejabat yang mengurus dan menyimpan materiil menyampaikan usul penghapusan materiil yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi salinan/fotokopi putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, identitas dan kondisi barang, tempat/lokasi materiil dan harga perolehan materiil yang bersangkutan;
2. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/ penjelasan penghapusan; dan
3. Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/ penjelasan usulan penghapusan. b. pelaksanaan :
4. berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan materiil ditandatangani;
5. berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus materiil tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara penghapusan materiil;
6. tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan materiil tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemusnahan; dan
7. atas dasar dokumen tersebut dalam butir 3, Pengelola Barang menghapuskan materiil dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan materiil apabila materiil tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara. (6) Penghapusan karena sebab-sebab lain, dilakukan melalui tahap :

a. persiapan :

1. pejabat yang mengurus dan menyimpan materiil menyampaikan usul penghapusan materiil yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi surat keterangan dari instansi yang berwenang/hasil audit, sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan, identitas dan kondisi materiil, tempat/lokasi materiil dan harga perolehan perkiraan nilai barang bersangkutan;
2. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab usulan penghapusan; dan
3. Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan materiil kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/ penjelasan usulan penghapusan. b. pelaksanaan :
4. berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan materiil ditandatangani;
5. berdasarkan keputusan penghapusan materiil dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus materiil tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan;
6. tembusan keputusan penghapusan materiil dan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah penghapusan; dan
7. atas dasar dokumen tersebut dalam butir 3, Pengelola Barang menghapuskan materiil yang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan materiil apabila materiil tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

(1) Pengguna Barang

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah

lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima. (2) Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengguna Barang dengan dilampiri surat perintah pelaksanaan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 3 (tiga) minggu setelah serah terima. (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pembinaan penghapusan materiil pertahanan negara meliputi aspek-aspek : a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan pengendalian.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diatur sebagai berikut : a. Dephan merumuskan kebijakan umum tentang pembinaan penghapusan; b. Mabes TNI merumuskan :

1. kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembinaan penghapusan materiil TNI; dan
2. kebijakan teknis pembinaan penghapusan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama, beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. c. UO Angkatan merumuskan :
3. kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembinaan penghapusan materiil Angkatan; dan
4. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan penghapusan materiil Angkatan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai berikut : a. Dephan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran pembinaan penghapusan materiil; b. Mabes TNI merumuskan dan menyusun :

1. penentuan prioritas sasaran pembinaan penghapusan materiil untuk lingkup TNI; dan
2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan penghapusan materiil TNI. c. UO Angkatan menyusun : 1 menghimpun dan menentukan prioritas sasaran penghapusan materiil Angkatan; dan
3. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan penghapusa materiil Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut : a. Dephan :

1. menentukan kebijakan penghapusan materiil pertahanan negara selaku Pengguna Barang;
2. melaksanakan kegiatan pembinaan penghapusan materiil selaku Kuasa Pengguna Barang; dan
3. melaksanakan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Mabes TNI :
4. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan penghapusan materiil yang dilakukan oleh Angkatan;
5. melaksanakan kegiatan pembinaan penghapusan materiil TNI; dan
6. melaksanakan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. c. UO Angkatan melaksanakan :
7. kegiatan pembinaan penghapuasan materiil Angkatan; dan
8. melaksanakan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebagai berikut :

a. Dephan melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap proses dan hasil penghapusan materiil; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan penghapusan materiil di lingkungan TNI; dan c. UO Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan pembinaan penghapusan materiil di lingkungan Angkatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan penghapusan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2009 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA