Pasal 29

(1) Kegiatan pengawasan terhadap pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara obyektif, profesional, dan transparan dalam menilai disiplin kehadiran maupun pelaksanaan pekerjaan. (2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis yang diketahui oleh Kepala Satker/Kepala Subsatker sebagai dasar dalam pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja.