Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2013 tentang BESAR MANFAAT ASURANSI ASABRI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: a. Peserta adalah setiap prajurit TNI, anggota Polri, PNS di lingkungan Kemhan dan PNS Polri yang keanggotaannya menjadi peserta ASABRI bersifat wajib. b. Peserta aktif adalah peserta yang masih berstatus dinas aktif. c. Peserta pensiunan adalah peserta yang telah pensiun dari dinas yang dinyatakan dengan adanya Keputusan pensiun. d. Istri/suami peserta aktif adalah istri/suami yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan masuk dalam tunjangan keluarga sesuai Daftar Pembayaran Penghasilan KU-107 serta menikah sebelum peserta pensiun. e. Istri/suami peserta pensiunan adalah istri/suami yang sah menurut hukum, yang tercatat pada Keputusan pensiun dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari Pekas atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta menikah sebelum peserta pensiun. f. Anak peserta aktif adalah anak kandung atau anak yang disahkan menurut UNDANG-UNDANG yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan serta masuk dalam tunjangan keluarga sesuai Daftar Pembayaran Penghasilan KU-107, dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. g. Anak peserta pensiunan adalah anak kandung atau anak yang disahkan menurut UNDANG-UNDANG yang tercatat pada skep pensiun dan dikuatkan dengan SKPP dari Pekas atau KPPN, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dan lahir sebelum peserta pensiun. h. Ahli waris adalah istri/suami dari peserta aktif/peserta pensiunan; atau anak yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah apabila istri/suami sudah meninggal dunia/cerai; atau wali yang ditetapkan oleh yang berwenang bagi anak peserta yang belum www.djpp.kemenkumham.go.id

berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau ayah/ibu kandung dari peserta yang tidak mempunyai istri/suami/anak; atau saudara kandung dari peserta yang tidak mempunyai istri/suami/anak/ orang tua kandung; atau kerabat lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/pengadilan. i. Iuran adalah iuran Tabungan Hari Tua sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan peserta setiap bulan terdiri dari komponen Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak yang merupakan bentuk tabungan wajib yang diwujudkan dalam bentuk manfaat asuransi bila peserta berhenti, cacat, pensiun atau meninggal dunia/gugur/tewas serta istri/suami atau anak meninggal dunia. j. Akumulasi iuran adalah iuran yang terkumpul sejak peserta diangkat sebagai prajurit TNI, anggota Polri, CPNS di lingkungan Kemhan dan CPNS Polri sampai dengan peserta menerima penghasilan terakhir karena berhenti, pensiun atau meninggal dunia. k. Tunjangan Istri yang selanjutnya disingkat TI adalah tunjangan istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok. l. Tunjangan Anak yang selanjutnya disingkat TA adalah tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok untuk setiap anak sesuai peraturan yang berlaku. m. Faktor Indeks Iuran yang selanjutnya disingkat FII adalah akumulasi nilai akhir iuran peserta beserta pengembangannya selama masa iuran yang dinyatakan sebagai indeks dari penghasilan terakhir (P) pada saat peserta berhenti, pensiun atau meninggal dunia. n. Masa Iuran adalah lamanya iuran sejak diangkat menjadi prajurit TNI, anggota Polri, CPNS di lingkungan Kemhan dan CPNS Polri sampai dengan berhenti, pensiun atau meninggal dunia. o. Penghasilan yang selanjutnya disingkat P adalah penghasilan terakhir peserta yang terdiri dari komponen Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak sebulan sebelum pensiun, atau sebulan pada saat berhenti atau meninggal dunia. p. Riwayat Hidup dan Kepangkatan adalah data peserta yang memuat nama, tanggal lahir, tanggal pengangkatan pertama, pangkat pengangkatan pertama, tanggal perkawinan, tanggal kelahiran anak, data karir kepangkatan, serta tanggal dan pangkat saat berhenti, pensiun atau meninggal dunia. q. Gugur adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan. r. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan. www.djpp.kemenkumham.go.id

s. Meninggal dunia adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas. t. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. u. Cacat Berat atau disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain. v. Cacat Sedang atau disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan, namun masih mampu berkarya di luar lingkungan TNI/Polri. w. Cacat Ringan atau disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas. x. Cacat golongan “C” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi akibat tindakan langsung lawan. y. Cacat golongan “B” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi bukan akibat tindakan langsung lawan atau dalam tugas kedinasan. z. Cacat golongan “A” adalah kecacatan yang terjadi diluar tugas dan diluar kedinasan. aa. Penyandang cacat adalah prajurit TNI, anggota Polri, PNS di lingkungan Kemhan dan PNS Polri yang menyandang cacat jasmani dan/ atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.

(1) Maksud Peraturan Menteri ini untuk memberikan kejelasan tentang Besar Manfaat Asuransi ASABRI bagi prajurit TNI, anggota Polri, PNS di lingkungan Kemhan dan PNS Polri. (2) Tujuan Peraturan Menteri ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi para pejabat terkait dalam melaksanakan pembayaran dan pertanggungjawaban Manfaat Asuransi ASABRI bagi prajurit TNI, anggota Polri, PNS di lingkungan Kemhan dan PNS Polri. (3) Ruang lingkup Besar Manfaat Asuransi ASABRI meliputi hak-hak peserta dan besarnya manfaat asuransi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Asas program asuransi sosial yaitu asas kegotongroyongan dan pemerataan di antara para peserta meliputi: a. yang muda membantu yang tua; b. yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; c. yang bermasa kerja/masa iuran tinggi membantu yang bermasa kerja/masa iuran rendah; dan d. yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. (2) Prinsip pembayaran: a. tepat waktu; b. tepat alamat; c. tepat orang; d. tepat jumlah; dan e. tertib admistrasi.

Hak Program ASABRI bagi peserta dan keluarganya terdiri atas: a. manfaat Santunan Asuransi (SA) diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun; b. manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA) diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun atau tanpa Tunjangan Bersifat Pensiun dan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia dalam status dinas aktif; c. manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) diberikan kepada penyandang cacat yang terjadi oleh karena dinas sebagai akibat tindakan langsung lawan maupun bukan akibat tindakan langsung lawan sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri; d. manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD) diberikan kepada penyandang cacat yang terjadi bukan karena dinas sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK) diberikan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia; f. manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) diberikan kepada ahli waris peserta yang gugur atau tewas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI atau Keputusan Kapolri; g. manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) diberikan kepada ahli waris peserta pensiunan yang meninggal dunia; h. manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/S) diberikan kepada ahli waris Istri/Suami peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia; dan i. manfaat Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) diberikan kepada ahli waris peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal.

Besar manfaat asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut: a. manfaat Santunan Asuransi (SA) sebesar Faktor Indeks Iuran dikalikan penghasilan terakhir sebulan sebelum pensiun, atau dengan rumus: FII x P; b. manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA) sebesar Faktor Indeks Iuran dikalikan penghasilan terakhir sebulan pada saat berhenti atau meninggal dunia, atau dengan rumus: FII x P; c. manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK) sebesar Indeks masing- masing golongan kepangkatan dikalikan penghasilan terakhir sebulan pada saat meninggal dunia, atau dengan rumus:

1. Perwira/PNS Golongan IV dan III sebesar 7 x P;
2. Bintara/PNS Golongan II sebesar 8 x P;
3. Tamtama/PNS Golongan I sebesar 9 x P; d. manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) sebesar Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah), sudah termasuk manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) sebagai berikut:

1. Cacat Ringan terdiri atas: a) Golongan B sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b) Golongan C sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Cacat Sedang terdiri atas: a) Golongan B sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); b) Golongan C sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Cacat Berat terdiri atas: a) Golongan B sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b) Golongan C sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); f. Manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD) sebagai berikut:
4. Cacat Ringan (golongan A) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Cacat Sedang (golongan A) sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Cacat Berat (golongan A) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); g. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); h. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/S) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atau i. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(1) Ilustrasi dan Perhitungan Besar Manfaat Asuransi ASABRI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tabel Perbandingan Kenaikan Besar Manfaat Asuransi ASABRI Tahun 2012 dan Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan administrasi manfaat asuransi, ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero).

(1) Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Peserta yang pensiun sebelum tanggal 1 Februari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini. (3) Peserta yang berhenti terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (4) Peserta yang berhenti sebelum tanggal 2 Januari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini. (5) Peserta yang menyandang cacat, meninggal dunia, gugur/tewas dan bagi istri/suami dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia serta bagi anak dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia terjadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (6) Peserta yang menyandang cacat, meninggal dunia, gugur/tewas dan bagi istri/suami dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia serta bagi anak dari peserta aktif atau peserta pensiunan yang meninggal dunia terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2013 berlaku ketentuan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Besar Manfaat Asuransi bagi prajurit TNI, anggota Polri, PNS di lingkungan Kemhan dan PNS Polri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id