Pasal 9

(1) Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a merupakan komitmen secara keseluruhan untuk mencapai Kinerja Energi.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit berupa komitmen untuk:

• memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan target Energi;
• memenuhi persyaratan legal yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan Efisiensi Energi, Pemanfaatan Energi, dan konsumsi Energi;
• melakukan peningkatan berkelanjutan Kinerja Energi dan Manajemen Energi melalui kegiatan berulang;
• mendukung pengadaan produk hemat Energi dan jasa yang memengaruhi Kinerja Energi; dan
• mendukung aktivitas desain yang mempertimbangkan peningkatan Kinerja Energi.

(3) Kebijakan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.