Pasal 7

(1) Penunjukan Manajer Energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a dan pembentukan tim Manajemen Energi dilakukan oleh:

• Menteri/menteri/pimpinan lembaga melalui pejabat pimpinan tinggi madya;
• gubernur melalui sekretaris daerah provinsi; dan
• bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• ketua, yang dijabat oleh 1 (satu) orang Manajer Energi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi;
• wakil ketua, yang dijabat oleh 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi; dan
• anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b diperoleh melalui uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.