Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (6), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

menetapkan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap paling lambat:

• 1 (satu) bulan sejak usulan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) disampaikan secara lengkap dan

benar; dan

• pada bulan Desember sebelum tahun berjalan, setelah usulan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan.

(2) Penetapan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang IUPTLU.

(3) Berdasarkan penetapan kuota pengembangan Sistem

PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUPTLU menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan clustering.

(4) Clustering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan Sistem Tenaga Listrik pada unit pelayanan pelanggan Pemegang IUPTLU.

(5) Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan

clustering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:

• dilaporkan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktur Jenderal EBTKE; dan
• dipublikasikan melalui laman, aplikasi, dan/atau media sosial resmi Pemegang IUPTLU, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kuota pengembangan Sistem PLTS Atap ditetapkan.