Pasal 40

(1) Nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS Atap

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal belum terdapat ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS

Atap menjadi milik Pemerintah.