Pasal 30

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui kegiatan:

a. bimbingan teknis;

b. diseminasi; dan/atau

c. konsultasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengendalian teknis terhadap penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.