Pasal 7

(1) Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap

penggunaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri dapat memberikan preferensi harga.

(2) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai preferensi harga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

• Direktur Jenderal EBTKE untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a; dan

• Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.