Pasal 8

(1) Pemerintah provinsi memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas kabupaten/kota. (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah; c. pelindungan dari pencitraan buruk dan stigmatisasi negatif; d. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; e. pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah provinsi.