Pasal 7

(1) Pemerintah kabupaten/kota memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah; c. pelindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik; d. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; e. pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id