Pasal 11

(1) Pemerintah provinsi melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat; b. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan provinsi yang berkaitan dengan Lembaga Kepercayaan, Lembaga Adat, dan kemasyarakatan; c. penyelenggaraan forum-forum pertemuan/dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; dan d. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.