Pasal 10

(1) Surat Pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKASN ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan diatas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyampaian formulir LHKASN dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. (3) APIP Kementerian mempunyai tugas: a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN; b. melakukan koordinasi dengan unit kepegawaian untuk mendapatkan data ASN; dan c. melakukan verifikasi atas kewajaran ASN.

(4) APIP melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.