Pasal 13

(1) Tata kelola bantuan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. dasar hukum; b. tujuan penggunaaan belanja bantuan; c. pemberi bantuan; d. persyaratan penerima bantuan; e. bentuk bantuan; f. rincian jumlah bantuan; g. tata kelola pencairan dana bantuan; h. penyaluran dana bantuan; i. pertanggungjawaban belanja bantuan; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi; 11. Ketentuan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: