Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri in, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor, Ketua, atau Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.

(1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut. (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena a. pendirian perguruan tinggi baru; b. perubahan perguruan tinggi; c. masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur berakhir.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur :

1. Umum a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat; d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; e. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
2. Khusus a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur; dan

b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur.

Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi dilakukan melalui tahap sebagai berikut: a. tahap penjaringan bakal calon; b. tahap penyaringan calon; c. tahap pemilihan calon; dan d. tahap pengangkatan.

(1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara: a. Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur dilakukan oleh Senat; b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat; c. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan atau penetapan calon Rektor/Ketua/Direktur, Senat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk melakukan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan atau penetapan calon Rektor/Ketua/Direktur. (3) Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara: a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat; b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat; d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri; e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama. f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut; g. Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak; h. Menteri MENETAPKAN pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Rektor/Ketua/Direktur diberhentikan dari jabatan karena: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; h. dibebaskan dari jabatan dosen;

i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau j. cuti di luar tanggungan Negara. (2) Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur. (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor /Pembantu Ketua /Pembantu Direktur atau sebutan lain.

(1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur yang membidangi akademik atau sebutan lain ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor/Ketua/Direktur. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan lain; f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (4) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor/Ketua/Direktur dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain kepada Menteri.

(5) Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (6) Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/Direktur, bertugas mempersiapkan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

(1) Apabila masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur berakhir dan Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua/Direktur baru. (2) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN salah satu Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua/Direktur baru.

Menteri, untuk pertama kali, mengangkat dan MENETAPKAN: a. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi baru yang diselenggarakan Pemerintah tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf c dan huruf d dan angka 2, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun. b. Rektor perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi Rektor perguruan tinggi badan hukum milik negara yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan masa tugas paling lama sampai dengan sisa masa jabatan Rektor perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

(2) Dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah telah melalui proses penjaringan, penyaringan, dan/atau pemilihan dianggap sah.

Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN